Probali.id, DENPASAR – Penolakan warga terhadap proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Denpasar Raya tampaknya tak menggoyahkan sikap Pemerintah Provinsi Bali. Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta menegaskan proyek tersebut tetap jalan karena sudah menjadi keputusan pemerintah pusat.
Pernyataan itu disampaikan Giri Prasta merespons protes sejumlah warga Pesanggaran yang menilai proyek PSEL terlalu dekat dengan permukiman, kawasan suci, hingga jalur pariwisata Bali Selatan.
“Kami pikir ini sudah selesai untuk urusan kerjasamanya. Dan itu sudah diputuskan dari situ,” ujar Giri Prasta usai menghadiri kegiatan di Kantor DPRD Bali, Senin 18 Mei 2026
Mantan Bupati Badung dua periode itu bahkan menegaskan tidak ada lagi alasan untuk menolak proyek strategis tersebut. Menurutnya, PSEL justru menjadi jawaban atas persoalan sampah yang selama ini membebani Bali, khususnya kawasan Denpasar Raya.
“Semua pihak harus mendukung. Tidak ada alasan lagi untuk tidak mendukung. Karena PSEL ini sekali lagi, sama sekali tidak menimbun sampah,” tegasnya.
Pernyataan itu sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan mundur meski gelombang penolakan warga terus bermunculan.
Di sisi lain, warga Pesanggaran sebelumnya menyuarakan kekhawatiran terhadap dampak proyek, mulai dari ancaman pencemaran lingkungan, kedekatan lokasi dengan kawasan suci, hingga potensi terganggunya citra pariwisata Bali.
Meski demikian, Giri Prasta meminta masyarakat bersabar karena proyek masih dalam tahap pembangunan sebelum nantinya beroperasi penuh.
“Sekarang kita harus bersabar kaitannya dengan pembangunan nanti,” katanya.
Ia juga mengungkapkan proyek PSEL Denpasar Raya merupakan program pemerintah pusat yang didukung pendanaan melalui Danantara. Pemerintah berharap fasilitas pengolahan sampah modern berbasis energi itu nantinya mampu menjadi percontohan nasional dalam pengelolaan sampah dan energi bersih.
“Semoga ke depan dengan PSEL ini selesai, Bali bisa dijadikan salah satu role model tingkat nasional,” tutup politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut. (*)
