Probali.id, JEMBRANA – Bupati I Made Kembang Hartawan resmi membuka Musyawarah Kabupaten (Muskab) IV Badan Kerja Sama Lembaga Perkreditan Desa (BKS-LPD) Kabupaten Jembrana di Ballroom Gedung Kesenian Ir. Soekarno, Senin 18 Mei 2026. Forum yang mempertemukan seluruh pengurus LPD se-Kabupaten Jembrana itu menitikberatkan pada penguatan sinergi program daerah dan transformasi pelayanan LPD.
Dalam sambutannya, Bupati Kembang Hartawan menegaskan bahwa persaingan lembaga keuangan saat ini tidak lagi hanya bertumpu pada rendahnya suku bunga, tetapi juga pada kualitas pelayanan yang cepat, aman, dan nyaman bagi masyarakat.
Ia juga mendorong seluruh LPD di Jembrana mengambil peran strategis dalam mendukung program prioritas Pemerintah Kabupaten Jembrana, khususnya Program Dana Talangan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang disubsidi penuh tanpa bunga dan tanpa jaminan.
“LPD harus bisa tanggap dan menyesuaikan diri dengan situasi daerah, regional, maupun internasional. Saya harap LPD menjadi garda terdepan yang bekerja sama dengan Pemkab untuk menyalurkan kredit talangan PMI ini. Ini adalah wujud nyata LPD hadir untuk krama,” ujar Kembang Hartawan.
Program tersebut diharapkan mampu membuka akses pembiayaan lebih mudah bagi calon PMI asal Jembrana. Dengan subsidi penuh dari Pemkab, masyarakat adat tidak lagi terbebani bunga maupun syarat jaminan saat mengurus keberangkatan kerja ke luar negeri.
Ketua BKS-LPD Kabupaten Jembrana, I Kadek Arnaya menyatakan kesiapan seluruh jajaran LPD untuk mendukung program prorakyat tersebut. Saat ini, Jembrana memiliki 64 LPD dengan total 407 karyawan yang tersebar di berbagai desa adat.
Menurutnya, pelaksanaan Muskab IV tahun 2026 mengacu pada Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, khususnya Pasal 48 ayat 2, serta AD/ART BKS-LPD Provinsi Bali dan Kabupaten Jembrana.
Muskab IV BKS-LPD Kabupaten Jembrana tahun ini mengusung tema: “Melalui MUSKAB BKS-LPD Kabupaten Jembrana kita tingkatkan Persatuan dan Kebersamaan untuk memperkuat Peran dan Fungsi LPD dalam memperkuat Ekonomi Adat untuk Kesejahteraan Krama Desa.”
Di akhir laporannya, Kadek Arnaya menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kabupaten Jembrana terhadap penguatan peran LPD di tengah masyarakat adat.
“Dengan adanya program bersama seperti kredit talangan PMI tanpa bunga dan jaminan ini, kami optimis LPD dapat terus berkontribusi nyata dan semakin dirasakan manfaatnya bagi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jembrana,” pungkasnya. (*)
