Probali.id, JAKARTA – Komisi V DPR RI mendorong pemerintah segera merumuskan kebijakan transportasi publik yang terintegrasi guna mengurai kepadatan lalu lintas di Bali.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, dalam rapat kerja bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Pemerintah Provinsi Bali di Gedung Nusantara, Senayan, Rabu (6/4/2026).
Lasarus mengatakan peningkatan mobilitas masyarakat dan wisatawan di Bali belum diimbangi sistem transportasi yang memadai, sehingga pergerakan antarwilayah masih menjadi persoalan utama.
Ia juga menyoroti kepadatan di jalur penyeberangan Ketapang–Gilimanuk yang dinilai perlu ditangani melalui pendekatan transportasi terintegrasi, seperti yang diterapkan pada lintasan Merak–Bakauheni.
“Persoalan di Ketapang–Gilimanuk bisa diurai seperti penanganan di Merak–Bakauheni,” ujarnya.
Menurutnya, penanganan transportasi di Bali tidak dapat dilakukan oleh satu kementerian saja, melainkan membutuhkan sinergi antara Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, serta pemerintah daerah.
Komisi V juga mendorong percepatan penyusunan kebijakan transportasi publik yang aplikatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi sekaligus menekan konsumsi bahan bakar.
Selain itu, DPR menilai penguatan transportasi massal akan berdampak pada efisiensi energi dan penurunan kemacetan.
Di sisi lain, rencana pengembangan infrastruktur transportasi, termasuk moda berbasis laut seperti water taxi, turut menjadi perhatian sebagai alternatif mobilitas dan peningkatan konektivitas antarwilayah di Bali.
