PROBALI, MANGUPURA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung meminta kenaikan anggaran dalam Perubahan APBD 2026 benar-benar berdampak terhadap pembangunan dan pelayanan masyarakat. Pasalnya, belanja daerah dalam RAPBD Perubahan Badung 2026 mencapai Rp13,09 triliun, atau naik Rp1,56 triliun dari APBD induk sebesar Rp11,52 triliun.
Pandangan tersebut disampaikan Fraksi PDIP melalui I Made Yudana dalam rapat paripurna DPRD Badung, Jumat (11/9). Sementara pendapatan daerah dirancang Rp10,50 triliun, meningkat Rp170,11 miliar dari APBD induk Rp10,33 triliun. Struktur tersebut juga masih membutuhkan pembiayaan, di antaranya melalui SiLPA Rp1,19 triliun dan pinjaman daerah Rp1,97 triliun.
Menurut PDIP, perubahan APBD tidak boleh berhenti pada perubahan angka pendapatan dan belanja. Tambahan anggaran harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjawab persoalan yang berkembang di lapangan.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah infrastruktur di Kuta Selatan. Fraksi PDIP meminta peningkatan pengaspalan, penataan trotoar dan drainase di sepanjang Jalan Dharmawangsa, dari Kampial menuju Ungasan. Fraksi tersebut juga mendorong agar rencana pembangunan jalan dari Desa Kapal menuju Cica, Abianbase, Mengwi mendapat tindak lanjut anggaran karena dinilai dapat membantu mengurai kemacetan kawasan Mengwitani, Kapal hingga Sempidi.
Selain infrastruktur, PDIP menyoroti wajah pariwisata Badung. Keberadaan gubuk kumuh dan bangunan liar dinilai berpotensi merusak citra Badung sebagai salah satu daerah tujuan wisata utama di Bali. Karena itu, penataan kawasan dinilai perlu mendapat perhatian agar Badung tetap menarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.
Fraksi PDIP juga mengingatkan ancaman kebakaran, terutama di tengah musim kemarau. Pemkab Badung didorong mempertimbangkan aturan yang membatasi penggunaan ilalang atau bahan sejenis sebagai atap bangunan yang memiliki tingkat kerawanan terbakar tinggi.
Dengan sejumlah catatan tersebut, Fraksi PDIP menyatakan menerima RAPBD Perubahan Badung 2026 untuk dibahas lebih lanjut hingga ditetapkan menjadi perda setelah memperoleh evaluasi Gubernur Bali. Fraksi PDIP berharap tambahan anggaran benar-benar diterjemahkan menjadi pembangunan yang terlihat dan dirasakan masyarakat, sekaligus menjaga citra Badung sebagai destinasi pariwisata unggulan. (*)
