spot_img

Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Kawal Penetapan Upah Minimum 2027

PROBALI, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah, khususnya gubernur, mengawal proses penetapan Upah Minimum Tahun 2027 agar berjalan lancar dan kondusif.

Tito menegaskan, penetapan upah minimum harus dilakukan melalui dialog antara pemerintah, serikat pekerja atau buruh, dan kalangan pengusaha. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghasilkan kebijakan pengupahan yang dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak.

Hal itu disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dan Perlindungan Sosial secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (16/11/2026).

Menurut Tito, pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan pedoman nasional sebagai acuan penetapan upah minimum. Selanjutnya, pemerintah provinsi diminta menindaklanjuti pedoman tersebut dengan memperhatikan kondisi serta karakteristik masing-masing daerah.

Ia juga meminta kepala daerah melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui mekanisme tripartit, yakni pemerintah daerah, serikat pekerja atau buruh, dan pengusaha.

Melalui mekanisme tersebut, diharapkan tercapai formula pengupahan yang mampu menjaga kesejahteraan pekerja sekaligus mempertimbangkan keberlangsungan dunia usaha.

“Kita harapkan ketemu formula di tiap-tiap daerah yang merupakan formula win-win, artinya menyenangkan semua pihak. Tidak semua akan senang, tetapi mayoritas,” ujar Tito.

Untuk memastikan proses berjalan sesuai ketentuan, Kemendagri akan melakukan pengawalan melalui koordinasi dengan jajaran pemerintah daerah. Kemendagri juga menyiapkan surat edaran yang memuat petunjuk lebih terperinci mengenai tahapan penetapan, monitoring, hingga pengawasan.

Tito berharap seluruh proses penetapan upah minimum di daerah dapat diselesaikan pada Desember 2026.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan, penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 ditargetkan paling lambat 21 November 2026.

Selanjutnya, penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dilakukan lima hari setelah batas waktu penetapan UMP.

Adapun penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditargetkan paling lambat 25 November 2026. Lima hari berikutnya menjadi batas waktu penetapan upah minimum sektoral kabupaten/kota.

Yassierli mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan juga akan menerbitkan surat edaran yang berisi rincian teknis serta lampiran data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menetapkan besaran upah minimum 2027. (*)

ARTIKEL TERKAIT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_img

Artikel terbaru