spot_img

I Wayan Sudirta: UU Perampasan Aset Butuh Aparat Jujur, Badan Pengawas Harus Independen

​PROBALI, JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Undang-Undang Perampasan Aset tidak cukup bergantung pada kelengkapan aturan, melainkan harus ditopang aparat penegak hukum yang berintegritas serta dukungan budaya masyarakat.

​Pernyataan tersebut disampaikan I Wayan Sudirta usai Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

​Menurut politikus Fraksi PDI-Perjuangan itu, perdebatan soal kelengkapan payung hukum perampasan aset sudah terjawab. Kini, perhatian utama perlu diarahkan pada kualitas sumber daya manusia penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat.

​”Sebuah undang-undang akan mencapai tujuannya, bila selain undang-undang itu sudah lengkap, memadai, cukup, tapi dibutuhkan aparat yang baik, yang siap, yang jujur, itu sudah dua ya, undang-undang, aparat yang baik, yang jujur, dan yang ketiga budaya masyarakat. Jadi undang-undang yang bagus enggak berarti apa-apa kalau aparatnya tidak siap,” ujarnya.

​Untuk memastikan aparat pelaksana bekerja secara optimal, I Wayan Sudirta menekankan perlunya proses rekrutmen yang transparan dan akuntabel, serta pengawasan ketat yang berkelanjutan. Hal ini menjadi sorotan seiring RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya memasuki tahap pengambilan keputusan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.

​Ia juga menilai pencegahan penyalahgunaan kewenangan memerlukan badan pengawas independen yang berada di luar struktur internal. Berbeda dengan model dewan pengawas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilainya masih memiliki unsur internal, badan pengawas dalam regulasi perampasan aset dirancang independen di luar sistem agar pengawasan berjalan objektif.

​”Maka di dalam undang-undang perampasan aset, sudah disiapkan badan pengawas yang independen, tidak (berbentuk) Dewan Pengawas. Kalau di KPK kan (sifatnya) dewan, dan itu masih ada unsur-unsur orang dalam, kalau badan (pengawas perampasan aset) ini kan harus berada di luarnya. Harapan lain kita letakkan pada adanya ancaman hukuman mati. Itu kita mengharapkan pada para pelaku bisa ada unsur-unsur efek jera ya,” kata I Wayan Sudirta.

​Selain pengawasan eksternal dengan rekrutmen yang baik dan kewenangan yang memadai untuk meminimalkan kesewenang-wenangan, ia juga mendorong ancaman hukuman mati sebagai instrumen efek jera bagi para pelaku tindak pidana. (*)

ARTIKEL TERKAIT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_img

Artikel terbaru