Probali.id, Mangupura – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Badung, I Wayan Puspa Negara angkat bicara atas kelangkaan BBM jenis Pertamax di wilayah Bali Selatan dalam beberapa hari.
Kondisi ini dinilai turut menurunkan kualitas layanan destinasi wisata Bali, terutama karena distribusi BBM tidak berjalan lancar.
“Pertamina jangan mainkan suplay BBM di Bali,” tegas Puspa Negara, saat dikonfirmasi awak media di Kabupaten Badung, Senin, 17 November 2025.
Menurutnya, kelangkaan Pertamax telah dirasakan warga di sejumlah titik strategis.
Sejumlah SPBU di wilayah Denpasar dan Badung memasang tulisan BBM Kosong, termasuk di Jalan By Pass Ngurah Rai Jimbaran, By Pass Tuban, Sunset Road Kuta, Jalan Dewi Sri, Seminyak hingga wilayah Gatot Subroto dan Buluh Indah Denpasar.
Situasi ini membuat masyarakat kecewa karena harus berpindah-pindah SPBU untuk mencari Pertamax. Banyak pengendara bahkan terpaksa beralih ke Pertalite demi bisa tetap melanjutkan perjalanan.
Puspa Negara menilai kondisi ini tidak semestinya terjadi, terutama mengingat Bali adalah destinasi wisata internasional yang sangat bergantung pada kelancaran transportasi.
Ia menyebut, sungguh sangat disayangkan kondisi ini terjadi di Destinasi Bali yang seharusnya Pertamina sebagai pemegang kendali BBM memastikan Bali tidak mengalami gangguan distribusi sekecil apapun.
Keluhan juga muncul dari pelaku pariwisata, khususnya operator tour & travel yang armadanya menggunakan Pertamax.
“Terkait kelangkaan Pertamax bagi wisman tentu membuat durasi waktu perjalanan wisman terhambat, karena kendaraan Tours & travel harus keliling mencari Pertamax,” ujarnya.
Puspa Negara menilai kondisi ini berpotensi mencoreng citra Bali. Hal ini menimbulkan potensi bahwa Pertamina turut menambah wajah buruk destinasi kita dalam beberapa hari terakhir.
“Dalam kondisi seperti ini harusnya pertamina bertanggungjawab untuk turut menjaga citra destinasi,” kata Puspa Negara.
Pada sisi lain, dirinya menilai penggunaan barcode untuk pembelian solar dan Pertalite kini makin menyulitkan di lapangan.
“Warga dan pelaku usaha sejatinya sekarang sreg dengan penggunaan barcode pada solar & Pertalite, sebaiknya penggunaan barcode dihapuskan saja,” terangnya. (*)
