PROBALI, MANGUPURA – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mendampingi Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Tim Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (2/10). Kunjungan tersebut dilakukan untuk menghimpun masukan, saran, dan rekomendasi terkait kebijakan penerimaan serta pengalokasian dana transfer ke daerah dalam APBN.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI beserta jajaran, perwakilan Direktorat Jenderal Pajak, Bea dan Cukai, Kekayaan Negara, Perbendaharaan Provinsi Bali, Bank Indonesia, serta para bupati dan wali kota se-Bali. Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I.B. Surya Suamba juga hadir dalam pertemuan tersebut.
Dalam kesempatan itu, Bupati Adi Arnawa menyampaikan masukan mengenai kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur di Bali, khususnya infrastruktur yang berkaitan dengan konektivitas dan daya saing pariwisata. Menurutnya, sektor pariwisata masih menjadi salah satu lokomotif utama perekonomian Bali sehingga membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai.
“Intinya, kami di daerah sangat berharap kunjungan Banggar ini dapat memperjuangkan pembiayaan terkait penanganan infrastruktur di Bali. Infrastruktur sangat berdampak terhadap peningkatan daya saing pariwisata kami yang sampai hari ini menjadi salah satu lokomotif ekonomi Bali,” ujar Adi Arnawa.
Ia menjelaskan, Kabupaten Badung memiliki posisi strategis dalam perekonomian Bali. Tingginya aktivitas ekonomi dan pariwisata, terutama di wilayah Badung Selatan, berimplikasi terhadap kebutuhan infrastruktur sekaligus penanganan persoalan kemacetan. Pemkab Badung saat ini tengah membangun sejumlah ruas jalan strategis dengan nilai pembiayaan sekitar Rp2,8 triliun melalui skema pinjaman daerah untuk mengatasi bottleneck kemacetan dan memperkuat konektivitas kawasan pariwisata.
Adi Arnawa berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dapat memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap pembangunan infrastruktur strategis daerah. Dukungan tersebut, kata dia, tidak hanya berupa tambahan transfer ke daerah, tetapi juga kebijakan serta fasilitasi pembiayaan untuk pembangunan yang memiliki keterkaitan dengan jalan nasional maupun kawasan destinasi pariwisata.
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Banggar DPR RI H. Syarief Abdullah Alkadrie mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi konstitusional Banggar DPR RI di bidang anggaran. Tim ingin memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan APBN di daerah, transfer ke daerah, kebijakan fiskal, pengendalian inflasi, perpajakan, hingga pengelolaan keuangan daerah. Ia menyebut kebijakan transfer ke daerah pada 2026 diarahkan pada belanja yang produktif, terukur, dan akuntabel untuk mendukung pelayanan dasar, daya saing daerah, ketahanan pangan, serta prioritas pembangunan nasional.
Syarief juga menyoroti sejumlah tantangan Bali, mulai dari konektivitas dan kemacetan, kualitas infrastruktur, pengelolaan sampah dan lingkungan, ketersediaan air, hingga perluasan manfaat pariwisata bagi masyarakat lokal. Ia menyebut ekonomi Bali pada triwulan II 2026 tumbuh 5,78 persen secara tahunan, di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen, namun struktur ekonomi Bali masih cukup bergantung pada sektor akomodasi dan makan minum yang berkontribusi sekitar 21,91 persen terhadap PDRB. Karena itu, diversifikasi ekonomi, penguatan UMKM, pertanian, ekonomi kreatif, serta belanja produktif dalam APBD dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi Bali. (*)
