PROBALI, SINGARAJA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng bersama BPJS Ketenagakerjaan Buleleng Singaraja resmi memfasilitasi penyusunan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja guna mengoptimalkan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan (Universal Coverage) bagi para pekerja di wilayah Kabupaten Buleleng.
Proses koordinasi pembentukan redaksi dan draft kesepakatan tersebut dipimpin langsung oleh Kabag Pemerintahan dan Pertanahan Setda Kabupaten Buleleng, Nyoman Agus Tri Kartika Yuda, yang mewakili Asisten 1 Setda Buleleng di ruang rapat Bagian Hukum Setda Buleleng.
Agus Tri menegaskan bahwa penyusunan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja ini menjadi fondasi hukum serta panduan operasional lintas instansi untuk menggaet cakupan peserta jaminan sosial secara menyeluruh di Buleleng.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Buleleng Singaraja, I Gusti Ayu Hayyati Yowani, mengungkapkan bahwa capaian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Buleleng hingga Oktober 2026 telah menembus angka 44,65 persen. Capaian ini melampaui target nasional yang ditetapkan pemerintah pusat sebesar 43,65 persen.
”Hingga Oktober 2026 ini, Astungkara kita sudah melampaui target. Pencapaian kita sudah berada di angka 44,65 persen,” ujar Hayyati, Kamis (19/11/2026).
Sinergi perlindungan ini dirancang secara khusus untuk menyasar segmen pekerja informal atau rentan, seperti petani, nelayan, tukang ojek, hingga buruh bangunan. Dengan iuran Rp16.800 per bulan, pekerja informal berhak memperoleh perlindungan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Hayyati menambahkan, program ini sejalan dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2045 untuk menekan tingkat kemiskinan ekstrem. Skema jaminan juga mencakup manfaat perlindungan sosial jangka panjang, salah satunya beasiswa pendidikan anak dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi dengan total nominal hingga Rp174 juta bagi ahli waris peserta yang mengalami risiko fatalitas.
Untuk mendaftar, pekerja rentan hanya perlu menyerahkan identitas KTP yang sah dengan batas usia pendaftaran awal maksimal di bawah 65 tahun. Kepesertaan dapat terus berlanjut hingga usia lanjut selama iuran dibayarkan secara aktif.
Pemkab Buleleng dan BPJS Ketenagakerjaan berharap kolaborasi ini dapat menekan angka anak putus sekolah akibat kehilangan pencari nafkah utama, sekaligus menciptakan rasa aman dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh pekerja di Kabupaten Buleleng. (*)



