PROBALI, DENPASAR – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pembangunan Bali sebagai destinasi pariwisata kelas dunia harus tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, budaya, dan kesejahteraan masyarakat. Penegasan itu disampaikan usai memimpin Rapat Koordinasi Pengembangan Wilayah Bali di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Senin (20/7/2026).
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Gubernur Bali Wayan Koster, serta para bupati dan wali kota se-Bali. Dalam forum itu, pemerintah menyepakati sejumlah langkah strategis untuk mendukung pembangunan Bali yang berkelanjutan.
AHY mengatakan pembangunan Bali tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan sektor pariwisata. Menurutnya, masyarakat, alam, dan budaya Bali harus tetap menjadi fondasi utama setiap kebijakan pembangunan. “Kita ingin memastikan Bali sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia terus menjadi tujuan wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun tidak adil jika demi mengejar pertumbuhan pariwisata, masyarakat Bali, alam Bali, dan budaya Bali justru terabaikan. Ketiganya harus menjadi fondasi utama pembangunan,” ujar AHY.
Ia menjelaskan, pemerintah memprioritaskan penguatan tata ruang yang berkelanjutan, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, penyediaan air bersih, pendidikan, layanan kesehatan, hingga pengembangan transportasi multimoda. Penanganan kemacetan menjadi perhatian utama melalui optimalisasi konektivitas Ketapang-Gilimanuk, pengembangan transportasi massal, serta pemanfaatan transportasi laut seperti water taxi.
“Masalah kemacetan di Bali bukan lagi isu lokal. Ketika Bali macet, dunia ikut melihat. Karena itu kita harus menjawabnya dengan solusi nyata melalui kebijakan yang strategis, terintegrasi, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Selain kemacetan, pemerintah juga akan mempercepat penguatan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), TPS3R, serta pengembangan teknologi waste to energy untuk mengatasi persoalan sampah. Di sektor perumahan, pemerintah mendorong penataan kawasan permukiman dan memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengapresiasi pelaksanaan rapat koordinasi tersebut karena untuk pertama kalinya pemerintah pusat menggelar pembahasan khusus mengenai pengembangan wilayah dan infrastruktur Bali secara komprehensif.
“Semoga apa yang dibahas hari ini segera diwujudkan. Harapan kami sederhana, ke depan cerita tentang macet berakhir, cerita tentang sampah berakhir, dan cerita tentang masalah air juga berakhir,” kata Koster. Rakor ini diharapkan menjadi langkah awal memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan Bali yang berdaya saing global tanpa mengabaikan identitas budaya dan kelestarian lingkungan. (*)
