PROBALI, SURABAYA – Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (4/8/2026).
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Menteri Dalam Negeri dan diikuti kepala daerah serta pimpinan DPRD dari Provinsi Bali dan Jawa Timur, baik secara langsung maupun melalui jaringan daring. Hadir pula Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, kepala perangkat daerah, perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ombudsman RI, serta unsur pemerintah daerah lainnya.
Forum tersebut menjadi wadah untuk memperkuat komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang berintegritas, meningkatkan pengawasan, serta mencegah praktik korupsi melalui tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti mengatakan, penguatan integritas merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang dipercaya masyarakat. Menurutnya, upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga harus dibangun melalui sistem yang transparan dan pengawasan yang efektif.
“Rapat koordinasi ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Komitmen terhadap integritas harus menjadi budaya dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.
Anom Gumanti menegaskan DPRD Badung akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal sebagai bagian dari upaya mendukung pemerintahan daerah yang profesional dan bebas dari praktik korupsi.
“Sebagai lembaga legislatif, DPRD memiliki tanggung jawab untuk mengawal setiap kebijakan dan penggunaan anggaran agar berjalan sesuai ketentuan serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Pengawasan yang baik akan mendorong terciptanya pemerintahan yang efektif dan berintegritas,” katanya.
a berharap hasil rapat koordinasi tersebut dapat diimplementasikan secara nyata di daerah melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sistem pengawasan internal, serta penerapan prinsip-prinsip good governance dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan.
Tujuan akhirnya adalah membangun pemerintahan yang profesional, bersih, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Integritas harus menjadi komitmen bersama agar kepercayaan publik terhadap pemerintah terus meningkat,” pungkasnya. (*)
