ProBali.Id, Mangupura – Pemerintah Kabupaten Badung kini tengah mengintensifkan pendataan terkait keberadaan rumah mewah dan kos-kosan yang digunakan untuk menampung wisatawan mancanegara (WNA). Rumah-rumah mewah yang disamarkan sebagai villa dinilai semakin marak di wilayah Badung.
Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menyatakan bahwa banyaknya villa yang berkedok rumah mewah menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Kedoknya villa tersebut untuk menghindari kewajiban pajak yang seharusnya diterapkan pada sektor pariwisata.
“Kami akan mendata kembali semua villa yang berkedok rumah mewah dan merancang regulasi untuk menangani masalah ini,” ujar Bupati Arnawa belum lama ini
Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah lebih lanjut dalam menanggulangi praktik ini. Meski demikian, Bupati Arnawa menegaskan bahwa ini bukan pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan cepat. Pendataan akan dilakukan secara bertahap untuk memastikan semua villa yang berkedok rumah mewah dapat terdata dengan baik dan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Disisi lain, Wakil Bupati Badung, Bagus Alit Sucipta, juga memberikan perhatian terhadap masalah tersebut. Ia mengungkapkan bahwa keberadaan kos-kosan dan rumah mewah yang menyamar sebagai villa ini harus segera ditata agar tidak berdampak negatif terhadap kualitas pariwisata Badung.
“Jika fenomena ini dibiarkan berlanjut, banyak wisatawan asing yang datang ke Badung, namun tidak ada kontribusi pajak yang masuk ke daerah,” ujar Wakil Bupati Alit.
Bagus Alit Sucipta menekankan bahwa Badung harus bertransformasi menuju “quality tourism,” yang tidak hanya mengutamakan jumlah wisatawan, tetapi juga kontribusi yang nyata dari sektor pariwisata terhadap pembangunan daerah. Pajak dari wisatawan yang tinggal di villa-villa tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Badan Pendapatan Daerah Badung terus berkolaborasi dengan aparat desa untuk mengidentifikasi dan mendata villa-villa yang selama ini beroperasi tanpa kewajiban pajak. Temuan ini merupakan bagian dari pendataan yang telah dilakukan sejak tahun 2024. Dalam proses ini, Bapenda Badung berharap kerjasama dengan pemerintah desa dapat mempercepat penyelesaian masalah ini.
Melalui pendataan yang lebih ketat, pemerintah berharap dapat meningkatkan penerimaan pajak dari sektor pariwisata, sehingga daerah dapat memperoleh manfaat maksimal dari sektor ini. Ke depannya, regulasi yang lebih jelas dan sistematis akan diterapkan untuk memastikan bahwa properti yang disewakan sebagai villa akan dikenakan pajak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (*)
