PROBALI, MANGUPURA – Fraksi Gerindra DPRD Badung menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) dan Shortcut Berawa–Umalas–Kedampang–Teuku Umar Barat yang mulai ditandai dengan groundbreaking oleh Pemerintah Kabupaten Badung.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Badung, Puspa Negara, menilai pembangunan infrastruktur tersebut merupakan langkah strategis dalam mengatasi kemacetan yang selama ini menjadi persoalan utama di kawasan Kuta Selatan, Kuta, hingga Kuta Utara. Selain itu, proyek tersebut dinilai sebagai upaya meningkatkan kualitas pariwisata dan daya saing ekonomi Badung.
Menurutnya, pembangunan JLS dan shortcut yang didanai melalui pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp2,83 triliun bukan hanya menghadirkan jalan baru, tetapi juga memperkuat konektivitas antarwilayah, membuka akses baru, dan mendukung pelayanan publik yang lebih baik.
“Ini merupakan langkah taktis Bupati Badung dalam menata infrastruktur menuju destinasi pariwisata kelas dunia. Persoalan kemacetan memang harus menjadi salah satu prioritas penanganan,” ujar Puspa Negara.
Ia mengungkapkan, meskipun Fraksi Gerindra tidak diundang dalam kegiatan groundbreaking, pihaknya tetap berkomitmen mendukung setiap kebijakan pemerintah daerah yang dinilai berpihak pada kepentingan masyarakat.
Selain memberikan dukungan, Fraksi Gerindra juga mengingatkan pentingnya pemeliharaan infrastruktur secara berkelanjutan setelah proyek selesai dibangun. Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan sistem jaringan utilitas terpadu bawah tanah (JUTB) agar tidak terjadi pemasangan kabel dan tiang utilitas yang semrawut di kemudian hari.
Di sisi lain, Fraksi Gerindra juga mendukung rencana Pemerintah Provinsi Bali membangun transportasi massal berupa Autonomous Rail Transit (ART) yang bekerja sama dengan PT KAI untuk mengurai kemacetan di koridor Bandara I Gusti Ngurah Rai, Kuta hingga Munggu.
Puspa Negara juga mendorong Pemerintah Provinsi Bali melakukan pendataan dan pengaturan jumlah angkutan online, konvensional maupun transportasi ilegal yang dinilai turut berkontribusi terhadap kepadatan lalu lintas di Bali. Menurutnya, pengaturan transportasi tersebut perlu dilakukan agar penanganan kemacetan dapat berjalan lebih efektif. (*)
