Probali.id, JEMBRANA – Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan membuka Musyawarah Kabupaten (Muskab) IV Badan Kerja Sama Lembaga Perkreditan Desa (BKS-LPD) Kabupaten Jembrana di Ballroom Gedung Kesenian Ir. Soekarno, Senin (18/5/2026).
Dalam kegiatan yang diikuti pengurus LPD se-Kabupaten Jembrana itu, Bupati Kembang Hartawan mengajak seluruh LPD ikut menyukseskan program prioritas Pemerintah Kabupaten Jembrana, khususnya dana talangan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang disubsidi penuh tanpa bunga dan tanpa jaminan.
Menurutnya, LPD harus mampu beradaptasi dengan perkembangan situasi daerah hingga internasional. Selain itu, pelayanan kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan, tidak hanya dari sisi suku bunga, tetapi juga keamanan, kenyamanan, dan kecepatan layanan kepada nasabah.
“LPD harus bisa tanggap dan menyesuaikan diri dengan situasi daerah, regional maupun internasional. Saya harap LPD menjadi garda terdepan bekerja sama dengan Pemkab untuk menyalurkan kredit talangan PMI ini,” ujar Kembang Hartawan.
Ia menjelaskan, program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat adat di Jembrana yang ingin bekerja ke luar negeri dengan mempermudah pembiayaan keberangkatan tanpa terbebani bunga maupun jaminan.
Sementara itu, Ketua BKS-LPD Kabupaten Jembrana I Kadek Arnaya menyatakan kesiapan seluruh LPD di Jembrana untuk mendukung program tersebut.
Saat ini, Kabupaten Jembrana memiliki 64 LPD dengan total 407 karyawan yang tersebar di berbagai desa adat.
Kadek Arnaya menjelaskan, pelaksanaan Muskab IV BKS-LPD Kabupaten Jembrana Tahun 2026 mengacu pada Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa serta AD/ART BKS-LPD Provinsi Bali dan Kabupaten Jembrana.
Muskab IV tahun ini mengusung tema peningkatan persatuan dan kebersamaan untuk memperkuat peran dan fungsi LPD dalam mendukung ekonomi adat demi kesejahteraan krama desa.
Di akhir kegiatan, Kadek Arnaya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Jembrana atas dukungan terhadap penguatan LPD, termasuk melalui program kredit talangan PMI tanpa bunga dan tanpa jaminan. (*)
