spot_img

Komisi I DPRD Badung Soroti Kekurangan 6.000 Tenaga Kerja dan Tunggakan Pajak Rp800 Miliar

PROBALI, MANGUPURA – Komisi I DPRD Badung menyoroti sejumlah persoalan strategis dalam rapat kerja bersama jajaran perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Badung, Rabu (11/11/2026). Beberapa isu yang menjadi perhatian di antaranya kekurangan sekitar 6.000 tenaga kerja, keterbatasan kendaraan operasional Satpol PP, hingga tunggakan pajak hotel dan restoran yang mencapai lebih dari Rp800 miliar.

Rapat yang berlangsung di Ruang Gosana Lantai 2 Gedung DPRD Badung tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung, I Gusti Lanang Umbara. Hadir dalam rapat itu sejumlah anggota Komisi I, di antaranya Wayan Sugita Putra, Wayan Puspa Negara, Made Rai Wirata, dan Tommy Martana. Dari pihak eksekutif hadir Kepala Satpol PP Badung I Gusti Agung Ketut Suryanegara serta Kepala Dinas PMPTSP Made Surya Darma bersama sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait.

Dalam rapat tersebut, Lanang Umbara mengungkapkan Badung masih mengalami kekurangan sekitar 6.000 tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan pelayanan pemerintahan dan masyarakat.

Kekurangan tenaga kerja itu terjadi di berbagai sektor, mulai dari tenaga pendidik, staf administrasi sekolah, tenaga kesehatan di puskesmas dan rumah sakit, hingga personel Satpol PP dan pemadam kebakaran.

Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan langkah konkret, termasuk koordinasi dengan pemerintah pusat terkait kewenangan pengangkatan pegawai di lingkungan Pemkab Badung.

“Kami sudah meminta Kepala BKSDM untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Kalau memang diperlukan pendampingan dari DPRD Badung, kami siap berangkat bersama-sama untuk meminta arahan dan kebijakan agar Badung diberikan kewenangan mengangkat pegawai,” tegasnya.

Selain persoalan tenaga kerja, Komisi I juga mempertanyakan belum terealisasinya pengadaan kendaraan operasional Satpol PP. Padahal, kendaraan yang kondisinya sudah rusak tersebut telah diajukan sejak 2023.

Lanang Umbara meminta agar hambatan pengadaan tersebut ditelusuri, termasuk kemungkinan adanya perubahan prioritas anggaran. Menurutnya, kondisi kendaraan operasional yang memprihatinkan dapat mengganggu pelaksanaan tugas Satpol PP di lapangan.

“Ini akan kita telusuri, kenapa bisa terhambat begitu lama sehingga mobil operasional Satpol PP kita kondisinya cukup memprihatinkan,” ujarnya.

Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah tunggakan pajak hotel dan restoran (PHR) di Kabupaten Badung yang disebut telah mencapai lebih dari Rp800 miliar.

Lanang Umbara menegaskan pajak yang dipungut dari aktivitas usaha hotel dan restoran merupakan hak pemerintah daerah dan masyarakat Badung. Karena itu, kewajiban penyetoran pajak harus menjadi perhatian serius para pelaku usaha.

Ia mengingatkan pajak tersebut merupakan uang milik masyarakat yang dititipkan wisatawan melalui transaksi di hotel dan restoran, sehingga tidak semestinya tertahan di tangan pengusaha.

Komisi I berharap berbagai persoalan yang dibahas dalam rapat kerja tersebut mendapat tindak lanjut dari masing-masing perangkat daerah, baik terkait pemenuhan kebutuhan pegawai, sarana operasional, maupun penyelesaian tunggakan pajak.

Evaluasi tersebut sekaligus menjadi bahan koordinasi dalam penyusunan dan pelaksanaan program kerja Pemkab Badung tahun anggaran 2027. (*)

ARTIKEL TERKAIT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_img

Artikel terbaru