PROBALI, MANGUPURA – Komisi IV DPRD Kabupaten Badung menyoroti kekurangan sekitar 340 tenaga pendidik di Kabupaten Badung. Persoalan tersebut dibahas dalam rapat kerja bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Badung, Selasa (3/11/2026), terkait program kerja dan anggaran tahun 2027.
Rapat dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Badung I Nyoman Graha Wicaksana, didampingi anggota I Made Suwardana, I Gde Joni Pergawa, dan Ni Luh Putu Sekarini. Hadir Kepala Disdikpora IGN Made Dwipayana, Kepala Dinas Kesehatan dr. Bagus Padma Puspita, Kepala Dinas Kebudayaan I Gede Sudana, serta Kabag Kesra I Putu Sudika.
Graha mengatakan, rapat kerja tersebut bertujuan mendengarkan pemaparan program masing-masing OPD sekaligus mengidentifikasi kendala pelaksanaan di lapangan. DPRD ingin memastikan program yang direncanakan pemerintah daerah sesuai kebutuhan masyarakat dan berjalan efektif.
Selain itu, Komisi IV mencermati usulan pelibatan mahasiswa jurusan keguruan untuk membantu proses belajar mengajar. Usulan anggota Komisi IV I Made Suwardana tersebut mengacu pada praktik di Surabaya. Namun, pelaksanaannya masih terkendala pencatatan aktivitas mengajar mahasiswa dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Graha mengatakan, Komisi IV sebelumnya telah berkonsultasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengenai persoalan tersebut. Namun, kendala regulasi masih menjadi hambatan. Jika diperlukan perubahan aturan, prosesnya harus melalui DPR RI. Sementara itu, program OPD yang belum terealisasi pada 2027 dapat dievaluasi untuk diusulkan kembali dalam APBD Perubahan.
Selain persoalan pendidikan, rapat kerja juga membahas program sektor kesehatan, kebudayaan, dan kesejahteraan masyarakat. Komisi IV DPRD Badung meminta seluruh OPD mengoptimalkan pelaksanaan program sesuai perencanaan, sehingga anggaran yang dialokasikan tidak sekadar terserap, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. (*)
