PROBALI, BADUNG – Krisis bahan bakar minyak (BBM) yang memicu antrean panjang di sejumlah SPBU di Bali berbuntut desakan pencopotan pejabat. Pimpinan Cabang Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PC KMHDI) Badung meminta Presiden Prabowo Subianto segera mengganti Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri.
Desakan itu tertuang dalam pernyataan sikap PC KMHDI Badung yang disampaikan Ketua PC KMHDI Badung, I Made Arya Bayu Suta, pada Jumat (16/10/2026). KMHDI menilai keduanya tidak mampu memitigasi dan menangani krisis BBM yang melanda Bali.
Selain meminta pergantian pejabat, KMHDI Badung menyampaikan enam tuntutan lainnya. Kementerian ESDM diminta menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM di Bali serta memastikan tidak ada ancaman pemadaman listrik massal (blackout) akibat gangguan distribusi BBM.
KMHDI juga mendesak Pertamina segera mengirimkan 50 persen volume tangki BBM di Integrated Terminal (IT) Manggis dan IT Pesanggaran. Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Badung diminta rutin memantau SPBU yang mengalami antrean padat serta menyediakan layanan kesehatan gratis bagi warga yang mengantre.
Selanjutnya, DPRD Badung diminta mengimbau masyarakat agar tidak menimbun atau menjual kembali BBM bersubsidi maupun nonsubsidi. Kapolres Badung dan Kapolresta Denpasar juga didesak memastikan keamanan dan ketertiban di SPBU yang dipadati kendaraan.
Tujuh tuntutan tersebut telah disampaikan kepada Ketua DPRD Badung untuk diteruskan kepada pihak terkait. KMHDI berharap desakan itu mendapat perhatian dan segera ditindaklanjuti agar krisis tidak semakin meluas.
“Amarah rakyat mungkin tidak menyelesaikan masalah, namun amarah ini berpotensi menimbulkan masalah baru jika krisis BBM tidak segera terselesaikan,” tegas Arya Bayu.
Ia meminta seluruh pihak terkait bergotong royong menyelesaikan persoalan tersebut agar situasi di Bali tidak semakin kacau.
“Bagi KMHDI Badung, krisis BBM bukan sekadar persoalan antrean di SPBU. Pemerintah dan Pertamina dituntut memastikan pasokan kembali lancar, sementara keselamatan serta kebutuhan masyarakat tidak boleh diabaikan,” pungkasnya. (*)
