spot_img

DPRD Badung Sepakati RAPBD 2027 Rp12,70 Triliun, Target Berlaku 1 Januari

PROBALI, MANGUPURA – DPRD Kabupaten Badung menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp12,70 triliun. Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPRD Badung, Rabu (11/11/2026), setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah. Nilainya turun sekitar Rp1,54 triliun dari rancangan awal Rp14,24 triliun.

Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti mengatakan, pembahasan RAPBD telah dilaksanakan melalui tahapan rapat fraksi, pemandangan umum fraksi, jawaban pemerintah hingga rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Seluruh proses tersebut mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hasil pembahasan, DPRD menyepakati pendapatan daerah sebesar Rp11,76 triliun, terdiri atas PAD Rp10,97 triliun dan pendapatan transfer Rp798,01 miliar. Sementara belanja daerah ditetapkan Rp11,89 triliun, turun dari rancangan awal Rp13,37 triliun.

Penyesuaian cukup besar terjadi pada belanja modal yang turun dari Rp4,31 triliun menjadi Rp2,76 triliun. Sementara belanja operasi ditetapkan Rp7,11 triliun dan belanja transfer Rp1,86 triliun. Defisit anggaran juga berhasil ditekan dari Rp1,74 triliun menjadi Rp127,89 miliar.

Anom Gumanti menjelaskan, persetujuan RAPBD tersebut berpedoman pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 312 ayat (1), yang mengatur batas waktu persetujuan bersama APBD paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran berikutnya. RAPBD 2027 selanjutnya dievaluasi Gubernur Bali sebelum ditetapkan. DPRD menargetkan APBD dapat berlaku mulai 1 Januari 2027.

Selain RAPBD, DPRD Badung juga menyepakati tiga Raperda, yakni penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama, penyertaan modal kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara, serta pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Ketiganya akan menjalani proses fasilitasi di Pemerintah Provinsi Bali.

Politisi PDI Perjuangan asal Kuta tersebut berharap APBD 2027 yang telah dibahas dan disepakati DPRD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. “Seluruh proses pembahasan dan penganggaran ini harus bermuara pada kepentingan serta kesejahteraan masyarakat Badung,” tegas Anom. (*)

ARTIKEL TERKAIT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_img

Artikel terbaru