PROBALI, MANGUPURA – DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026-2027 dengan agenda penyampaian Jawaban Pemerintah (Japem) atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Senin (9/11/2026).
Rapat berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor Sekretariat DPRD Badung, dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, didampingi tiga wakil ketua DPRD dan dihadiri Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama jajaran eksekutif serta anggota dewan.
Empat Raperda yang dibahas meliputi penyertaan modal daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama, penyertaan modal kepada PT Penjamin Kredit Daerah Bali Mandara, pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, serta Raperda APBD Badung Tahun Anggaran 2027.
Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti mengatakan, seluruh usulan, saran, pertimbangan hingga kritik konstruktif yang disampaikan fraksi-fraksi telah dijawab pemerintah. Menurutnya, penyampaian pandangan umum dan jawaban pemerintah merupakan bagian penting dari mekanisme pembahasan sebelum Raperda disetujui bersama.
Setelah rapat paripurna, DPRD akan melanjutkan pembahasan melalui mekanisme berikutnya, termasuk rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas RAPBD 2027 sebelum masuk tahap persetujuan dan penetapan menjadi APBD.
Dalam pembahasan tersebut, salah satu sorotan DPRD adalah persoalan air bersih di Badung Selatan. Anom mengungkapkan kebutuhan air di kawasan tersebut diperkirakan mencapai 2.000 liter per detik, sementara pasokan baru sekitar 800 liter per detik. DPRD berencana memanggil direksi PDAM untuk membahas penambahan kapasitas pasokan, termasuk mengkaji opsi pembangunan fasilitas pengolahan air laut atau SWRO.
Selain persoalan air, DPRD juga menyoroti kesiapan infrastruktur pendukung seiring rencana pembangunan jalan baru di Badung Selatan. Anom menegaskan, pengembangan jaringan jalan harus diikuti perencanaan kebutuhan air yang memadai. Sementara pembangunan SWRO harus didasarkan pada kajian kelayakan atau Feasibility Study (FS), termasuk dampak lingkungan dan sosial.
Sorotan lainnya berkaitan dengan pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan. Anom menyebut pencabutan diperlukan untuk menghindari tumpang tindih regulasi dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. DPRD selanjutnya akan mendalami seluruh materi empat Raperda sebelum mengambil keputusan sesuai mekanisme yang berlaku. (*)



