PROBALI, MANGUPURA – Fraksi Partai Golkar DPRD Badung meminta rencana pinjaman baru sebesar Rp1,67 triliun tidak dimasukkan dalam kesepakatan Rancangan APBD (RAPBD) Badung Tahun Anggaran 2027. Permintaan ini didasarkan pada pertimbangan kesinambungan fiskal dan kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang pada tahun-tahun mendatang.
Usulan tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi Golkar, I Gede Suraharja, saat membacakan pandangan umum (PU) fraksi dalam rapat paripurna DPRD Badung, Kamis (5/11/2026). Dalam pandangannya, Golkar mengingatkan pemerintah daerah agar cermat menyusun proyeksi pendapatan dan belanja sehingga tidak menimbulkan beban pembiayaan berlebihan. “Peningkatan pendapatan ini menggambarkan proyeksi bertambahnya kapasitas penerimaan daerah, namun tetap perlu didukung dasar perhitungan yang terukur dan capaian penerimaan yang realistis,” ujar Suraharja.
Pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 diproyeksikan mencapai Rp11,63 triliun atau meningkat Rp1,12 triliun dibandingkan Perubahan APBD 2026. Dari jumlah tersebut, PAD ditargetkan sebesar Rp10,90 triliun atau sekitar 93,73 persen dari total pendapatan. Menurut Golkar, besarnya kontribusi PAD menunjukkan penerimaan daerah masih sangat bergantung pada kemampuan menggali sumber pendapatan sendiri, terutama dari sektor pariwisata dan usaha pendukungnya. Karena itu, ketahanan sektor pariwisata perlu menjadi perhatian dalam menetapkan target penerimaan.
Di sisi belanja, RAPBD 2027 dirancang sebesar Rp13,37 triliun atau meningkat sekitar 2,21 persen. Untuk menutup defisit, penerimaan pembiayaan direncanakan mencapai Rp2,61 triliun, terdiri atas SILPA Rp534,52 miliar dan pembiayaan utang daerah Rp2,07 triliun. Dari pembiayaan utang tersebut, terdapat rencana pinjaman baru sebesar Rp1,67 triliun yang menjadi sorotan Fraksi Golkar.
“Pinjaman baru sebesar Rp1.673.490.000.000 dimohonkan untuk tidak ditampung pada tahap pengambilan keputusan kesepakatan RAPBD 2027,” tegas Suraharja. Ia mengingatkan, penghapusan rencana pinjaman tersebut harus diikuti penyesuaian postur anggaran. “Penyesuaian ini penting agar tidak menimbulkan kekurangan pembiayaan dan tetap menjaga keseimbangan APBD,” demikian penekanan Fraksi Golkar dalam pandangannya. Golkar juga meminta belanja operasi dikendalikan dan penggunaan anggaran lebih diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
Selain APBD 2027, Fraksi Golkar menyetujui penyertaan modal daerah sebesar Rp150 miliar kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama yang direncanakan bertahap pada 2027–2029. Namun, Suraharja menekankan agar penambahan modal tersebut tidak sekadar menjadi suntikan dana, melainkan harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas jaringan pelanggan, dan mengurangi gangguan distribusi. Golkar juga meminta pemerintah mengkaji alternatif sumber air baku melalui teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO), terutama untuk menjawab kebutuhan air bersih di kawasan Kuta Selatan.
Golkar juga menyetujui penyertaan modal kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara dengan catatan kajian kelayakan investasi dilakukan secara menyeluruh. Penambahan modal hingga total Rp150 miliar sampai 2030 diharapkan mampu memperluas akses pembiayaan bagi UMKM dan koperasi yang memiliki usaha layak tetapi terkendala agunan. Sementara itu, terhadap pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Golkar mendukung harmonisasi regulasi dengan tetap menjamin pelayanan dokumen kependudukan yang mudah, cepat, transparan, dan tanpa diskriminasi.
Di luar empat Ranperda tersebut, Fraksi Golkar turut menyampaikan sejumlah catatan strategis, mulai dari evaluasi rencana pengoperasian water taxi di Pantai Batu Bolong, Berawa, dan Canggu, kelanjutan pembangunan trotoar Jalan Raya Padonan, percepatan kerja sama layanan BPJS Kesehatan bagi RS Giri Asih dan RS Suwiti, hingga penataan kabel utilitas bawah tanah. Golkar juga mendorong koordinasi pembangunan transportasi terintegrasi untuk mengatasi kemacetan di Kuta Utara serta optimalisasi fasilitas Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) melalui dukungan tenaga kesehatan yang memadai. (*)



